nusakini.com--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan hasil evaluasi tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Hal ini diungkapkan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam. 

"Komite I DPD RI memberikan apresiasi terhadap materi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, khususnya berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017," ungkap Ketua Komite I DPD RI ketika memberikan kesimpulan rapat kerja antara pemerintah dengan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/3). 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pilkada serentak 2017 yang telah dilaksanakan di 101 daerah pada prinsipnya berlangsung aman dan tertib. Terkait dengan permasalahan kecil yang terjadi, Mendagri telah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan evaluasi. 

"Pilkada serentak ini secara prinsip sukes dan lancar, pernik-pernik kecil yang terjadi itu wajar dan jadikan evaluasi khususnya pemerintah untuk persiapan 2018 dan 2019," 

Mendagri menyebutkan Pilkada tahun 2018 nanti akan berlangsung pada daerah yang memang padat penduduk dan pemilih. Dia mencontohkan seperti Jawa Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, NTT, Maluku Utara. Apalagi menurut dia, pada pertengahan 2018 sudah memasuki tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden. 

• Mentan Amran Pangkas Regulasi Pupuk Subsidi, LaNyalla: Peta Jalan Ketahanan Pangan Kian Terarah
• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Komite I DPD RI: Demi Pandemi, Riset Eucalyptus Tetap Harus Dilanjutkan
• Ketua DPD RI Desak Pemerintah Segera Tugaskan Pindad Produksi Ventilator Secara Massal
• DPD: Anggaran Pertanian Jangan Dipangkas supaya Ekonomi tak Bergejolak

"Saya kira bau wanginya sudah bau wangi pilpres, apalagi tahun 2018 sudah masuk pada persiapan tahapan pileg dan pilpres karena sudah dimulai pertengahan tahun 2018," ungkap Tjahjo. 

Dalam rapat kerja ini Kemendagri juga menerima dengan baik masukan DPD terkait dengan banyaknya pasangan calon tunggal. DPD berpendapat calon tunggal ini mengurangi demokrasi di Indonesia. Mengenai Pilkada yang memenangkan kotak kosong, Tjahjo menjelaskan, hal itu telah diatur oleh undang-undang. 

Mendagri menyebutkan adanya kolom kosong ini sebagai wadah bagi masyarakat yang tidak sepakat dengan calon tunggal. Mendagri menilai kotak kosong merupakan salah satu bentuk aspirasi. 

“Kotak kosong ya ini wadah bagi masyarakat yang tidak sepakat dengan calon tunggal, kalau calon tunggal langsung dilantik jadi kepala daerah kan tidak fair,” ungkap Mendagri. 

Suksesnya Pilkada Serentak 2017 menurut Tjahjo juga tidak lepas dari persan Kepolisian, TNI, BIN, dan juga Satpol PP yang menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya pesta demokrasi di 101 daerah kemarin. 

"Kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan sehingga pilkada serentak di putaran kedua ini secara prinsip sukes dan lancar, khusunya kerja keras kepolisian dibantu oleh TNI dan juga BIN beserta Satpol PP," ungkap Tjahjo. (p/ab)